Kepala Desa Ciburial, Imam Soetanto mengatakan, penggunaan bahan nonorganik pada tanaman sayuran menyebabkan kandungan hara pada tanah terus menurun. Jika tidak diselamatkan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida, bisa berdampak fatal karena membuat tanah tidak subur.

“Ada pula lahan kritis akibat ditelantarkan pemiliknya. Karena tidak diurus, ilalang tumbuh subur. Saya berharap lahan-lahan tidur lebih baik dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras supaya bermanfaat sebagai penyimpan cadangan air dan akar-akarnya mengikat tanah,” kata Imam Soetanto, Senin 23 Januari 2012.

Diungkapkan, lahan yang dibiarkan tidak terurus dimiliki warga dari luar wilayah Desa Ciburial. Untungnya, lahan-lahan tersebut bukan berada di daerah rawan bencana, sehingga tidak sampai mengancam keselamatan manusia.

Sementara itu, 300 bibit pohon ditanam pada lahan kritis yang ada di Desa Ciburial, Minggu 22 Januari 2012. Penanaman bibit pohon dilakukan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) dan Tiger Association Bandung (TAB) pada lahan seluas 1 hektare. FPLH dan TAB dalam gerakan peduli lingkungan ini datang ke daerah sasaran penanaman dengan konvoi 100 kendaraan yang dilepas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan.

Ketua FPLH, Thio Setiowekti menyatakan, kepedulian dari sekelompok penggemar sepeda motor ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan oksigen. Anggota TAB menyadari asap dari sepeda motor tunggangannya menjadi penyumbang karbondioksida. Untuk meminimalisasi pencemaran udara, kelompok pengendara sepeda motor ini menyelenggarakan kegiatan penanaman bibit pohon yang dikemas dalam kegiataan yang bertajuk “Green Revolution”.

“Kerja sama yang dibangun antara FPLH dengan TAB menjadi bagian penting dalam mengembalikan udara seperti sediakala, paling tidak mengurangi polusi udara. Salah satu caranya dengan memperbanyak pohon. Dinyakini pohon itu sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan semua makhluk hidup,” kata Thio Setiowekti di sela-sela acara Green Revolution.

Desa Ciburial dipilih sebagai sasaran kegiatan penanaman pohon, lanjut Thio, karena berada di Kawasan Bandung Utara (KBU) dan hulu Sungai Cikapundung. Terjadinya perubahan fungsi lahan menjadi areal pertanian sayuran menyebabkan terjadinya run off atau air hujan mengalir di atas permukaan tanah tanpa bisa diikat dalam tanah.

Bibit pohon ditanam di sela-sela areal sayuran bawang daun seluas 1 hektare milik petani. Diharapkan, penanaman bibit pohon seperti gmelina, mahoni, uganda, dan dinar tersebut bisa menjadi pendorong bagi petani untuk memulai memanfaatkan lahan pertanian miliknya dengan tanaman jenis lain.

Mengajak bupati

Kegiatan penanaman serupa juga akan dilaksanakan di sejumlah wilayah lain di kawasan Kabupaten Bandung. Sudah disiapkan sebanyak 2.000 bibit pohon untuk ditanam pada lahan kritis. Rencananya FPLH dan TAB akan mengajak Bupati Bandung, Dadang M. Naser untuk ikut menanam pohon.

“Sekarang kami masih menunggu konfirmasi dari bupati, apakah beliau bersedia atau tidak untuk menanam pohon sambil konvoi kendaraan bermotor. Bupati bisa juga memanfaatkan kegiatan ini sambil meninjau jalanan rusak,” katanya. Sumber: http://www.klik-galamedia.com/indexnews.php?wartakode=20120124103658&idkolom=beritautama

Desa Valparaiso, Chili

Desa cantik Valparaiso ini terletak di antara pegunungan di Samudra Pasifik. Desa kolonial ini memiliki bentuk arsitektur klasik yang menjadikan desa ini sebagai destinasi favorit bagi para wisatawan yang melintas di Selat Magellan. Desa Valparaiso juga dikenal sebagai “permata pasifik” karena kecantikannya. Desa pesisir yang masuk dalam Situs Warisan Budaya UNESCO ini sepertinya wajib dan layak untuk dikunjungi oleh para wisatawan.

Desa La Boca, Argentina

Desa pelabuhan ini disebut juga sebagai desa Sepakbola. Bangunan serta rumah-rumah di Desa La Boca diwarnai dengan cat warna-warni yang cerah. Warga penduduk desa berasal dari Italia, karena itulah di desa ini sini dapat dengan mudah menemukan masakan khas Italia dengan bumbu Amerika Selatan.

Desa Jodhpur, India

Bila ingin mengunjungi desa berwarna Jodhpur, kita harus melihatnya dari Benteng Mehrangarh. Dari situ dapat terlihat pemandangan Desa Jodhpur yang seluruhnya berwarna biru. Desa yang berada di dekat Gurun Thar ini juga memiliki 7 pasar tradisional yang berbeda dimana kita dapat membeli kerajinan tangan khas lokal.

Desa Bo-Kaap, Afrika Selatan

Desa Bo-Kaap terletak dekat Cape Town memiliki rumah berwarna-warni. Juga sejarah desa yang tak kalah berwarnanya. Pada 1600-an dan 1700-an, budak-budak yang berasal dari Sri Lanka, Indonesia, dan Malaysia dibawa ke desa ini oleh Serikat Dagang Belanda. Kini, desa ini dihuni oleh keturunan bangsa melayu yang sebagian besar muslim, memenuhi desa dengan masjid yang berwarna-warni.

Desa Burano, Italia

Desa nelayan Burano dikenal dengan rumah-rumah di desa yang dicat dengan sangat terang. Berdasarkan cerita lokal, tujuannya agar dapat dilihat dengan mudah oleh para nelayan dari kejauhan. Salah satu atraksi wisata menarik dari Desa Burano adalah museum dan sekolah jaring nelayan. Di sekitar Desa Burano juga terdapat beberapa kanal dan pulau yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan. [Travelerszone]

“Pada tahun ini dalam APBD 2011 hanya dianggarkan perbaikan jalan sebesar 60 miliar rupiah sehingga rencananya APBD 2012 harus menganggarkan 140 miliar rupiah atau minimal 120 miliar rupiah,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kabupaten Bandung, H. Yanto Setianto, di sela-sela dialog reses di GOR Rahayu, Margaasih, Kamis (1/12) sore.

Dari ruas jalan kabupaten di Kabupaten Bandung yang mencapai 1.050 km, sekitar 45 persennya atau 500 km dalam kondisi rusak sedang dan parah. “Panjang jalan milik Kabupaten Bandung 1.050 km hampir sama dengan panjang jalan dari ujung Banten sampai Cirebon. Kita akan prioritaskan perbaikan-perbaikan infrastruktur terutama jalan, agar perekonomian maupun mobilitas masyarakat menjadi lancar,” katanya.

Menurut Yanto, apabila ingin menjadikan jalan-jalan Kabupaten Bandung dalam kondisi mantap membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah.

“Kalau kita perhatikan jumlah RAPBD tahun 2012 bisa mencapai 2,4 triliun rupiah, namun hampir dua pertiga untuk biaya pegawai seperti gaji dan tunjangan. Sisanya sekitar 35 persen untuk biaya pembangunan seperti jalan, perbaikan gedung sekolah, dan lain-lain,” kata Yanto didampingi anggota Bangar, H. Saiful Bahri dan H. Romli.

Dasar Hukum :

Surat Edaran Mendagri No.472.11/5111/sr, Tanggal 28 Desember 2010 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sampai tanggal 31 Desember 2011.

Persyaratan Pencatatan Kelahiran :

• Kutipan Akta Nikah (asli) dan foto kopi dilegalisir;
• Foto Kopi KTP dan KK orang tua, apabila sudah meninggal melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Desa;
• Surat Keterangan Kelahiran Dari Bidan/Rumah Sakit/Desa;
• Foto Kopi KTP 2 (dua) orang saksi;
• Mengisi Surat permohonan (formulir F2.01) yang ditandatangani oleh pelapor dan Kepala Desa/Kelurahan diisi Nomor Register Desa/Kelurahan;
• Surat Kuasa, apabila pelapor menguasakan.

Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran ini akan berakhir pada akhir Desember 2011. Mulai 1 Januari 2012 bagi anak yang berusia di atas 1(satu) tahun dan belum memiliki Akta Kelahiran harus melalui sidang di pengadilan negeri.

Penetapan batas wilayah itu mencakup Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Penetapan batas dilakukan dengan disaksikan oleh perwakilan kepala daerah dari tiga wilayah tersebut di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Juanda, kemarin.“Tujuan penetapan tapal batas ini agar ke depan kewenangan masingmasing wilayah menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum,” kata Surveyor Lapangan Bakosurtanal Ari Machori.

Pemetaan wilayah dilakukan dengan sistem global positioning system (GPS). Hal ini karena pola lama yang menetapkan tapal batas berdasarkan unsur-unsur alam seperti sungai, puncak bukit,dan lainnya kerap berubah karena ada pergeseran. Namun dengan sistem modern melalui penggunaan GPS akan sangat jelas di mana letak perbatasan wilayah dan tidak akan berubah.

Batas wilayah yang kemarin dipantau, yaitu dua titik yaitu di wilayah yang membatasi Kampung Sukaresmi, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang,  Kabupaten Bandung Barat; dan Kampung Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Juga batas wilayah antara Desa Mekarwangi,  Kecamatan Lembang,  Kabupaten Bandung Barat; dengan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung; dan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Dan tiga titik patok di bibir Sungai Cikapundung di dekat Tahura yang menjadi batas wilayah Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang,  KBB, dengan Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Camat Lembang Hendra Trismayadi mengungkapkan, penentuan batas daerah ini mengacu kepada Permendagri No 1 Tahun 2006 tentang Batas Daerah.

Sumber: Seputar Indonesia

Batas ketiga daerah di kawasan Bandung utara (KBU) ditentukan di lima titik. Dua titik di antaranya berupa tugu yang membatasi Kp. Sukaresmi, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan Kp. Dago Bengkok, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung serta Desa Mekarwangi Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan dengan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dan Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Sementara tiga titik lainnya yang berupa patok dipasang di bibir Sungai Cikapundung di kawasan Tahura. Ketiga titik itu membatasi Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung di sekitar Maribaya.

Camat Lembang, Hendra Trismayadi mengatakan, dari lima batas daerah itu, dua batas di antaranya yang berupa tugu telah terpasang, sementara tiga batas berupa patok baru dipasang kemarin bersama dengan Bakosurtanal. Namun, menurut dia, pemasangan patok tersebut hanya memperjelas dan menambah data batas daerah dan tidak menambah batas baru.

“Batas-batas ini sudah ada sejak lama. Namun, pemasangan patok di bibir Sungai Cikapundung ini dilakukan untuk memperjelas batas karena batas alam berupa sungai sewaktu-waktu bisa hilang,” katanya di Kantor Desa Mekarwangi, Lembang, kemarin.

Hendra menuturkan, penentuan batas tersebut telah disepakati tiga perwakilan kepala daerah dengan penandatangan berita acara. Selanjutnya, kesepakatan itu akan ditindaklanjuti dengan pembuatan peta digital dengan menggunakan alat Global Positioning System (GPS). Peta tersebut nantinya akan menjadi panduan pemerintah daerah serta berbagai instansi untuk berbagai kebutuhan.

Penentuan batas daerah, menurut Hendra, dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Batas Daerah. Selain untuk memenuhi ketentuan hukum, penentuan batas itu juga dilakukan untuk memudahkan pelayanan publik di masing-masing daerah seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di kawasan Bandung utara.

“Penduduk di kawasan ini sudah banyak dan permasalahannya semakin rumit. Dengan adanya penentuan batas ini diharapkan terjalin kerja sama antara pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan administrasi masyarakat di daerah perbatasan,” ujarnya.

Surveyor Bakosurtanal Ari Machori menambahkan, penentuan batas daerah di lapangan dicatat dengan menggunakan alat GPS navigasi sehingga diperoleh titik koordinat dengan tingkat akurasi dalam satuan meter. Setelah diolah, data tersebut akan diverifikasi dengan menggunakan GPS geodesi dengan tingkat akurasi hingga satuan sentimeter.

“Data dari Bakosurtanal selanjutnya akan digunakan setiap kepala daerah di masing-masing wilayah untuk membuat peta digital. Dengan peta itu, batas-batas daerah akan jelas sesuai dengan hukum meskipun batas alam seperti sungai dan pepohonan hilang,” katanya.

Sumber: Pikiran Rakyat

]]> http://www.desaciburial.com/batas-wilayah-di-kawasan-bandung-utara-ditetapkan/feed/ 0 http://www.desaciburial.com/menggagas-pelembagaan-desa-mandiri/ http://www.desaciburial.com/menggagas-pelembagaan-desa-mandiri/#comments Tue, 15 Nov 2011 07:30:23 +0000 Desa Ciburial http://desaciburial.com/?p=1647 Pembangunan pedesaan yang mandiri adalah hal strategis di tengah pemiskinan struktural di pedesaan dan pembangunan yang berorientasi kapitalistik. Memperkuat dan mendorong pelembagaan desa mandiri harus menjadi tujuan bersama para pemangku kepentingan desa. Mewujudkan sebuah komunitas perdesaan yang berdaulat dalam sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik di perdesaan harus terus diupayakan.

Tujuan umumnya adalah bagaimana mengubah posisi dan kondisi sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik di masyarakat pedesaan di tingkat lokal dan nasional yang berkeadilan gender. Proses itu diharapkan bisa menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang lebih berkeadilan, mandiri dan sejahtera. Kondisi dimana posisi tawar masyarakat desa akan menguat. Menguatnya posisi tawar yang dilandasi oleh kesadaran kritis dalam sosbud, sosek dan sospol yang berkeadilan jender.

Indikatornya, beberapa diantaranya adalah:  Pertanian alami menjadi budaya pertanian rakyat, selain itu Komunitas juga dapat terlibat dalam pembahasan kebijakan mulai dari desa sampai kabupaten. Perempuan pedesaan terlibat secara aktif dalam proses perumusan kebijakan di desa sampai dengan kabupaten. Memiliki sumber pendanaan secara kolektif. Memiliki mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah, dan komunitas mengelola sumber penghidupan secara berkelanjutan.

Untuk “membuktikan” kekayaannya, desa itu juga membangun “monumen” berwujud hotel, yakni Hotel Longxi sebagai tanda perayaan ulang tahun ke-50 desa tersebut. Tidak tanggung-tanggung, hotel ini menawarkan 800 kamar suite yang dapat menampung 2.000 orang, ruang pameran, sebuah restoran berputar, dan kolam renang di puncak gedung dan taman.

Selain itu, sebuah patung banteng terbuat dari emas padat yang dilaporkan mempunyai berat 1 ton, juga telah dipasang di lantai ke-60 menara.

Hotel 74-lantai ini telah dibangun selama 4 tahun dan sekarang mendapat peringkat sebagai gedung pencakar langit tertinggi no. 15 di dunia, dan lebih tinggi dari Menara Eiffel di Paris (324m) juga Chrysler Building di New York (319m).

Inilah bukti reformasi China yang luar biasa. Dari awalnya hanya desa pertanian yang miskin, Huaxi kini telah menjelma jadi daerah industri yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang berlipat-lipat.

Ini merupakan konsekuensi dari adanya perputaran roda perekonomian. Hukum pasar pun berlaku. Di tempat yang strategis dan banyak orang lalu lalang, tentunya akan menjadi pilihan pengiklan menyimpan reklamenya. Karena bisa menggiring pengguna jalan untuk melihat reklame yang pada akhirnya bisa mengikuti apa yang ditulis di reklame.

Saking maraknya, banyak reklame yang liar. Banyak yang memanfaatkan celah untuk memasang reklame tanpa izin. Ya, seperti poster di tembok-tembok ataupun spanduk di tiang listrik, bisa dikatakan tak berizin. Reklame yang resmi tentunya dengan membayar ke kas daerah dan biasanya ditempatkan di tempat yang tepat dan tidak mengganggu kepentingan publik.

Sayangnya, masih ditemukan reklame liar yang membuat pemasukan ke kas daerah menjadi minim. Tak hanya itu, reklame liar seringkali membahayakan pengguna jalan. Seperti pemasangan yang tak benar, membuat pandangan pemakai jalan terganggu bahkan tak sedikit spanduk yang menjulur ke jalan yang membahayakan.

Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Yogi Suparjo tidak mengetahui secara persis berapa reklame liar. Menurut Yogi, pihaknya baru mendata 3.500 reklame di Bandung dan 171 diantaranya tidak memiliki izin.

Data dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung menunjukkan, reklame yang tidak berizin dan tidak membayar pajak ada 66 buah dengan nilai puluhan juta rupiah. Pemasang reklame tersebut antara lain produk rokok, rumah makan, operator seluler dan produk elektronik.

Kenyataan ini tentu sangat mengherankan, pasalnya perusahaan yang memasang bukan perusahaan kecil bahkan beberapa di antaranya berskala nasional. Inilah yang mungkin membuat perusahaan kecil juga nakal yakni memasang reklame sesuai keinginan dan bebas dari pajak.

Kondisi ini membuat potensi pendapatan asli daerah berkurang. Di Bandung, PAD dari reklame pada 2010 tercapai Rp 11,8 miliar dan pada 2011 diprediksi bisa tembus Rp 20 Miliar. Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Bandung, Aat Safaat menduga angka pemasukan harusnya lebih dari itu. Inilah yang menjadi tugas pemda mendata dan mengawasi reklame yang makin semrawut.

Belum lagi kini terlihat banyaknya reklame yang bekerja sama dengan pemilik rumah  dengan mengecat rumah menggunakan warna dan logo perusahaan tertentu. Untuk reklame jenis ini belum ada peraturan bakunya. Apalagi pemilik rumah yang kecipratan pemasukan tentu dengan mudah mengizinkan. Sementara perusahaan yang memasang pun tidak butuh biaya yang besar untuk pasang iklan. Tak heran jika kini makin banyak rumah yang dicat dengan logo perusahaan tertentu.

Masalah reklame ini mesti menjadi perhatian tersendiri. Di Bandung, reklame merupakan satu dari tujuh objek pajak andalan selain hotel, restoran, tempat hiburan, penerangan jalan, parkir dan rumah sewa.

Sebaliknya, penertiban reklame liar bukan sekadar untuk mencapai target PAD. Akan lebih baik jika penertiban juga membidik reklame yang penempatannya seenaknya. Terutama reklame yang mengganggu ketertiban dan membahayakan masyarakat umum. Seperti spanduk yang menjulur ke jalan atau billboard dengan konstruksi yang jelek harus ditertibkan. Untuk reklame seperti itu, tak perlu ditagih lagi biayanya, langsung saja dibabat. (*)

Penulis: Darajat Arianto, Wartawan Tribun
Sumber: Tribun Jabar

Salah satu langkah yang dilakukan BKPPMD Jabar yaitu menggelar West Java International Exposition (WIJE) 2011 di Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka Bandung, 24-26 Oktober. Inti agenda itu mengundang sekitar 200 investor asal berbagai negara, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Cina, Jepang, Korea Selatan, Afrika Selatan, Malaysia, Vietnam, India, dan Singapura, untuk berinvestasi di Jabar.

Secara total, nilai investasi yang ditawarkan Jabar kepada para investor itu bernilai Rp 20,9 triliun. Di antara kota dan kabupaten, kebutuhan investasi terbesar ditempati Kabupaten Bandung.

Kepala Bagian Promosi BKPPMD Jabar, Yusuf Wibisana, mengatakan, secara keseluruhan, kebutuhan investasi di Kabupaten  Bandung mencapai Rp 2,3 triliun. Proyeknya, kata dia, beragam. Misalnya, berupa infrastruktur.

Investasi besar lainnya dibutuhkan Kabupaten Sukabumi. Nilai, sebutnya, sekitarRp 1,8 triliun. Selanjutnya, tambah Yusuf, Kota Bekasi, yang memerlukan dana investasi sejumlah Rp 1,2 triliun.

Sementara kebutuhan investasi Kota Bandung, tuturnya, berada pada level ratusan miliar. Angka yang dibutuhkan Kota Kembang yaitu Rp 434 miliar. Peruntukannya, jelas dia, bagi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang berlokasi di Gedebage.

Sumber: Tribun Jabar